lembaga kejaksaan. organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. lembaga kejaksaan

Untuk itu Menteri Keuangan baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. Kejaksaan adalah lembaga pemerintajab yang menjalankan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam menjalankan tugas dan kewnangan di bidang penuntutan dan menjalankan tugas dan wewengan di bidang pengelidikan dan juga penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggarana Hak Asasi Manusia berat serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Pengawasan Lembaga Kejaksaan” ini dapat terselesaikan. 1. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. "Kalau terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di dalam menegakan hukum, maka. Agar seluruh jajaran Bidang Intelijen untuk menggunakan kekayaan yang dimiliki sesuai dengan waktu dan tempat. Dr. Sementara, dalam hal pemberantasan korupsi, Kejaksaan juga menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan paling tinggi. 2 Tahun 1945, Undang-Undang No 1 Tahun 1944, Undang-Undang No. Jaksa Agung RI ST Burhanuddin telah berhasil dengan program penegakan hukum humanis dengan menghentikan perkara dalam proses penuntutan sebagaimana konsep dominus litis (Jaksa sebagai pengendali perkara) dan meraih berbagai. 846 formasi, dengan rincian: • Jaksa sebanyak 2. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah. Nuraini dan suaminya, Subarda Midjaja mungkin tak pernah menyangka bahwa permohonan uji materinya terhadap Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) akan memantik perdebatan sengit antara dua lembaga penegak hukum: Kejaksaan dan Kepolisian. Lembaga ini diatur dalam Undang-Undang No. B. 1 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (021) 7264253 (021) 7265308. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. H. Keberadaan lembaga kejaksaan diatur oleh perundang-undangan . KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik. Dasar hukumnya adalah Osamu Seirei No. Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang. Banyak para pemuda yang memiliki impian menegakkan hukum dengan cara masuk ke dalam salah satu institusi tersebut. Di Kejaksaan telah terdapat bidang pengawasan di bawah coordinator jaksa agung muda bidang pengawasan dengan dasar hukum Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-022/A/JA/03/2011 dan Komisi Kejaksaan Sebagai Lembaga Pengawasan eksternal dengan dasar hukum Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011. Istilah jabatan struktural jaksa merujuk pada jabatan ia dalam struktur organisasi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan. Atlas. Negara/Lembaga dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum secara sosiologis dapat dipandang sebagai entitas sistem hukum (Mustofa, 2021). Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Karena hukum positif sebagai produk hukum berupa undang-undang tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya Law Enforcement. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia. eksekutor merupakan suatu pihak yang mempunya kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. 3 Hal ini merupakan upaya dari kekuasaaan legislatif didalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 2 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Mengenal Lembaga. Adapun alasan tersebut antara lain dapat dilihat pada uraian berikut. Pada UU yang sama, pasal 2 ayat (2). H, M. 19 1 , 202 2 KEJAKSAAN. Kejaksaan Tetapkan Eks Pejabat . Seorang Jaksa bekerja di Lembaga Pemerintahan Kejaksaan Republik Indonesia. Baca juga:. peradilan Islam yakni Wilayah Al-Hisbah, atau biasa disebut juga dalam bahasa . Kejaksaan dibagi menjadi tiga, yaitu kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. Di hampir semua kantor kejaksaan, baik Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, maupun kantor Kejaksaan Agung di Jakarta terpampang tanda Jaksa Pengacara Negara, disertai bahasa Inggris. mana Lembaga Kejaksaan berperan dalam menangani perkara korupsi bersinergi dengan hukum positif yang ada. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R. Andi Hamzah mengatakan bahwa. Di bawah Kejaksaan, terdapat lembaga pengadilan yang dipercayai oleh 71 persen responden, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain. Menurut Deni, meskipun masih di atas 50%, tingkat kepercayaan warga terhadap lembaga-lembaga penegak hukum tidak terlalu tinggi. merupakan lembaga sosial yang ada dalam hampir seluruh. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No. Kejaksaan R. oleh kejaksaan masih dipertahankan maka terkesan tidak adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum karena hampir dalam setiap tahapan penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, dimiliki oleh lembaga kejaksaan. yustisi atau Jaksa atau pegawai yang menjalankan tugas Jaksa. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membantah anggapan bahwa proses penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi di lingkungan. Lebih lanjut Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. mestinya, serta terkoneksi dengan seluruh satker kejaksaan dan kementerian /lembaga yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya, dalam bentuk Asset Recovery Secured-data System (ARSSYS). 5. Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan huruf (b) KUHAP dijelaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh. Nah, lebih lengkap tentang perbedaan MA dan. , et al. MA merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Adapun penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library-research) yang data-datanya berupa data sekunder yang diambil dari buku, bahan bacaan hukum terkait,. Aset yang sudah disita dalam rangka pemulihan keuangan negara mencapai Rp 13,7 triliun. H. 3/1942, No. Presiden menegaskan aparat penegak hukum tidak hanya di Kejaksaan tapi lembaga penegak hukum lainnya harus bersih dan akuntabel. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. I. Mengacu pada Undang-Undang No. I. Profesi Jaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Subekti. 7. 33/PUU-XIV/2016 bersifat final dan mengikat bagi siapapun termasuk lembaga kejaksaan yang seharusnya taat terhadap putusan MK. Sebutan ini dipakailembaga kejaksaan yang menjalankan fungsi penuntutan dan kewenangan lainnya berdasar-kan ketentuan undang-undang, kinerja prima dari aparatnya menjadi modal bagi pelaksanaan tugas mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. undang Kejaksaan, menjelaskan Kejaksaan adalah pemegang monopoli atas perbuatan penuntutan”. Jakarta Tanggal Penetapan 31 Desember 2021 Tanggal Pengundangan 31 Desember 2021 Tanggal Berlaku 31 Desember 2021 Sumber LN. 2 Tahun 2002 pasal 13, tentang Kepolisian Negara Republik. Kekuasaan Kejaksaan terbagi menjadi tiga, seperti dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun. peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). I. 22 Juli Jadi Hari Kejaksaan, Berikut Perkembangan Lembaga Hukum Tersebut di Indonesia. Jakarta (ANTARA) - Pada usianya yang ke-63 tahun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia berada dalam performa terbaiknya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan HAM, serta pemberantasan KKN. Tapi begitu, penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan tak serampangan dalam penanganan perkara. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. 2 Misi 1. Kejaksaan R. Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan. com, Jakarta - Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat dibanding institusi hukum lainnya. JAKARTA, KOMPAS. CO, Jakarta - Kuasa hukum terdakwa kebakaran Kejaksaan Agung, Made Putra Aditya Pradana menyebut adanya kejanggalan dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap para terdakwa. , Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam 2 Hamzah,Andi, 1990. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Berita Kejaksaan - Kejagung juga mengungkap terjadi pengaturan tender dan pengurangan volume dalam proyek Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat. [1] Jaksa tergabung dalam lembaga negara bernama Kejaksaan Republik Indonesia (RI), yang bertugas menjalankan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Pada masa pendudukan Jepang, kejaksaan berperan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan. Peranan dan strategi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi adalah dengan mengeluarkan kebijakan. PENDAHULUAN. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jakarta. Lembaga ini menjadi pengendali proses perkara dan penegakan hukum. General Social Institutions. Kepala Pusat Penerangan Hukum Dr. Kejaksaan sebagai salah satu(1) Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. . Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Baca : Anggota muspika [/toggle] kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dan proses pengisian jabatan Jaksa Agung dalam sitem ketatanegaraan Indonesia selama ini. JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ada enam lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah, antara lain kepolisian, kejaksaan, KPK, BPK, BPKP dan inspektorat. Kejaksaan sebagai satu lembaga pemerintahan, dasarnya bukan hanya Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, (UUD 1945), tetapi juga Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. PLN IP Gandeng Kementerian LHK Komitmen Jaga Kelestarian Ekosistem Sabtu, 30/09/2023, 15:46 WIB. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan. Itulah 4 kunci lembaga penegak hukum di Indonesia beserta kewenangannya masing-masing. Pengertian Kejaksaan Kejaksaan R. Kejaksaan sendiri merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khusunya di bidang penuntutan. Kantor. Risal Nurul Fitri dalam pemaparannya menjelaskan Kejaksaan Republik. Dalam Undang-Undang No. Penyusunan tesis ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan studi pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. lembaga kejaksaan. Lembaga kejaksaan sangat riskan untuk mendapatkan intervensi dari pihak pemerintah ataupun pihak lain sehingga tuntutan hukum menjadi tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak makmsimal. 3 Dalam realitas kehidupan sehari-hari, di setiap tingkatan sosial. Rambai No. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. DalamNamun, seiring berjalannya waktu lembaga Kejaksaan cukup sering terdengar melanggar kode etik profesi jaksa dalam hal pelanggaran hingga kasus suap maupun terjadinya korupsi ditubuh lembaga Adhyaksa ini. Rinciannya, 11 persen sangat percaya dan 61 persen percaya. Kekuasaan Kejaksaan terbagi menjadi tiga, seperti dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun. 19 Agustus 1945. Upaya pemberantasan tindak pidana yang ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur, yaitu :Ada beragam tugas yang dibebankan kepada jaksa. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi,. 2017, pp. Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis),Kejaksaan RI adalah Lembaga Negara yang melaksanakan Kekuasaan Negara, khususnya di Bidang Penuntutan, sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Menurutnya, RUU tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1). Itulah 4 kunci lembaga penegak hukum di Indonesia beserta kewenangannya masing-masing. Jaksa, sebagai pelaksana kewenangan kejaksaan, dapat. JDIH Di Lingkungan Kejaksaan RI. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Penguatan sumber daya manusia Kejaksaan melalui pengembangan pendidikan di bidang profesi, ak ademik, keahlian, dan kedinasan. Terutama sejak kembali ke UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, melalui Undang – Undang Kejaksaan, baik yang pernah ada atau berlaku (yaitu UU No. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. TEMPO. 7. Komisi juga telah merumuskan misinya, sebagai berikut: 1. lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Berbeda dari pengaturan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 dan UU No, 5 Tahun 1991) maupun yang kini tengah berlaku (yaitu UU No. RAKERDA KEJAKSAAN NEGERI LEBAK 2022 1 BAB I PENDAHULUAN A. dikoordinasikan dengan lembaga lain yang berwenang yang memang diatur dalam undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalammenegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurut Deni, meskipun masih di atas 50%, tingkat kepercayaan warga terhadap lembaga-lembaga penegak hukum tidak terlalu tinggi. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga yang memilikinya pada. 258 formasi. Seperti diketahui, dalam kasus pembelian hak piutang dari BPPN yang dilakukan PT Victoria Securities Indonesia. Terdapat 8 syarat agar seseorang dapat diangkat sebagai seorang jaksa. Pada masa pendudukan Jepang, kejaksaan berperan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan. Tugasnya melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim di persidangan. Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia. “Melalui perubahan ini mendorong profesionalisme lembaga kejaksaan dalam menjalankan kewenangan tugas dan fungsinya,” ucap Pangeran dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang penuntutan sangat penting di dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan proses penegakan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia. id - Sejarah kejaksaan sebagai lembaga penuntut telah ada sejak zaman dahulu kala bahkan sudah ada sejak era kerajaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang“. LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (Analisis Kewenangan Penuntutan dalam Perspektif Negara Hukum dan Pembagian Kekuasaan)” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister (S-2) Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Dengan komitmen pada masing-masing lembaga, tentunya semua koruptor akan berpikir ulang untuk merugikan negara. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintajab yang menjalankan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam menjalankan tugas dan kewnangan di bidang penuntutan dan. Kejanggalan tersebut, kata dia, karena ada keterangan yang berbeda dengan berita acara pemeriksaan (BAP). [1]. Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undangundang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Hum. Kejaksaan R. Sebanyak 7 persen responden sangat percaya terhadap penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan. Pernyataan benar, alasan benar, dan mempunyai sebab akibat. Kejaksaan dalam mendu kung tugas dan fungsi Kejaksaan. Jaksa Agung mengendalikan pelaksanaan tugas dan juga wewenang Kejaksaan Indonesia. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Jakarta - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengklaim bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menjadi lembaga penegak hukum yang paling. Kepolisian berada untuk menguak kasus dan membawa ke meja pengadilan yang akan dipegang lembaga kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain. JAKARTA -- Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa hasil survei dari berbagai lembaga menunjukkan Kejaksaan memiliki tren kepercayaan publik yang terus. 2.